Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Gelar Aksi di DPRD DKI, Tuntut Transparansi Tunjangan Rp70 Juta

JAKARTA, TRIMSATINEWS– Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (4/9/2025). Massa aksi menyoroti besarnya tunjangan perumahan yang diterima anggota DPRD DKI Jakarta yang dinilai tidak transparan dan membebani keuangan daerah.

Dalam orasinya, mahasiswa menuntut kejelasan penggunaan dana publik yang dialokasikan untuk tunjangan dewan. Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022, besaran tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD ditetapkan mencapai Rp78,8 juta per bulan termasuk pajak. Sementara itu, anggota DPRD menerima tunjangan perumahan sebesar Rp70,4 juta per bulan.

“Kami minta transparansi dari DPRD. Apa saja yang sudah kalian nikmati dari pajak kami. Tunjangan kalian diduga melebihi DPR RI. Maka gerakan ini akan terus kami kawal,” ujar salah satu orator aksi.

Meski berlangsung dengan lantang, aksi ini berjalan kondusif. Pihak DPRD DKI Jakarta menyambut baik aspirasi mahasiswa dengan mengizinkan sejumlah perwakilan massa masuk ke ruang rapat untuk melakukan audiensi bersama anggota dewan.

Adapun tiga tuntutan utama yang disampaikan massa aksi adalah:

1. Transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dinilai lebih besar dibandingkan DPR RI.

2. Penurunan atau penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

3. Audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta, khususnya di Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro.

Aksi ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menegaskan komitmen mereka dalam mengawal transparansi anggaran dan memastikan kebijakan publik berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. (Sup)