Ancaman Kekeringan di 1.500 Hektare Sawah Bekasi, Pemkab dan BBWS Percepat Normalisasi SS Balong Tua

KABUPATEN BEKASI, TRIMSATINEWS- Sekitar 1.500 hektare lahan pertanian di Kabupaten Bekasi terancam gagal produksi saat musim kemarau ini. Penyebabnya, sedimentasi tinggi di Saluran Sekunder Balong Tua ditambah ratusan bangunan liar di bantaran saluran yang menghambat aliran air irigasi ke sawah petani.

Untuk menyelamatkan sawah di Kecamatan Sukatani, Tambelang, dan Sukawangi, Pemkab Bekasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai BBWS segera menyiapkan langkah normalisasi saluran irigasi.

Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyebut gangguan air sudah berdampak langsung ke produktivitas petani. Jika pasokan air terus berkurang, sebagian lahan bahkan berisiko tidak bisa ditanami sama sekali.

“Yang terdampak hampir 1.500 hektare. Saat ini musim kemarau dan aliran air dari kali sekunder tidak lancar karena sedimentasi yang sudah tinggi ditambah adanya bangunan liar yang menghambat normalisasi,” kata Asep usai meninjau SS Balongtua di Desa Sukamulya, Sukatani dan Desa Sukawijaya, Tambelang, Jumat 19/6/2026.

Menurutnya, kondisi ini mengancam ketahanan pangan daerah. Air yang seharusnya mengairi sawah tertahan akibat pendangkalan dan penyempitan badan sungai.

“Air tidak sampai ke sawah. Kalau air tidak sampai, petani tidak bisa panen. Bahkan ini bukan sekadar gagal panen, tetapi ada lahan yang berpotensi tidak bisa ditanami sama sekali,” ujarnya.

Pemkab Bekasi dan BBWS menargetkan normalisasi sepanjang 4,5 kilometer. Pengerjaan terkendala 217 bangunan liar yang menutup akses alat berat di jalur Sukatani hingga Sukawangi.

Asep menegaskan penertiban bangunan liar harus dilakukan agar normalisasi efektif. Namun Pemkab memilih pendekatan persuasif dan humanis.

“Kita tidak ingin hanya membongkar. Yang kita lakukan adalah komunikasi dan persuasi. Alhamdulillah sebagian besar warga memahami bahwa normalisasi ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak, khususnya petani yang bergantung pada aliran irigasi,” katanya.

Dalam tinjauan, Asep juga berdialog langsung dengan pemilik bangunan terdampak untuk mencari solusi terbaik sebelum pembongkaran.

Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Bekasi Ganda Sasmita menambahkan, pihaknya sudah mendata dan menyosialisasikan warga penghuni bangunan liar di sepanjang saluran. Warga diminta membongkar mandiri agar pekerjaan BBWS tidak terhambat.

“Normalisasi yang akan dilakukan BBWS terhambat oleh bangunan liar. Karena itu Pak Plt Bupati turun langsung dan menyampaikan secara door to door kepada warga agar bersedia melakukan pembongkaran mandiri,” ujar Ganda.

Di Sukatani saja tercatat 59 bangunan liar. Kawasan lain yang lebih padat diperkirakan lebih dari 100 unit dan masih diverifikasi.

Pemkab Bekasi dan BBWS akan menggelar rapat teknis dalam waktu dekat untuk mematangkan normalisasi dan penanganan bangunan liar. Jika berjalan lancar, fungsi saluran diharapkan kembali optimal sehingga distribusi air ke sawah lancar dan ancaman kekeringan bagi ribuan petani di tiga kecamatan bisa dicegah. (Sup)