Panglima Joefry Minta Pemerintah Tegas Sikapi Maraknya Kasus LGBT di Kota Bekasi

KOTA BEKASI, TRIMSATINEWS – Meningkatnya perhatian publik terhadap isu Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Bekasi mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Menanggapi informasi yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi terkait perkiraan jumlah pelaku LGBT yang mencapai sekitar 6.000 orang sepanjang Januari hingga Juni 2026, tokoh masyarakat Bekasi, Panglima Joefry, meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terukur.

Menurut Panglima Joefry, pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menilai diperlukan langkah preventif melalui edukasi, pembinaan, serta penguatan nilai-nilai agama dan moral di lingkungan keluarga maupun pendidikan.

“Ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Pemerintah harus hadir dan mengambil langkah yang tegas sesuai aturan yang berlaku. Pencegahan melalui pendidikan karakter, pembinaan moral, serta penguatan peran keluarga harus menjadi prioritas,” ujar Panglima Joefry, Selasa (9/6/2026).

Sebelumnya, Ketua Lembaga Dakwah Khusus MUI Kota Bekasi, Abu Deedat, menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari para pelaku maupun pendamping mereka, jumlah LGBT di Kota Bekasi diperkirakan mencapai sekitar 6.000 orang. Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan merupakan data resmi pemerintah.

“Untuk Kota Bekasi, informasi yang kami terima berasal dari para pelaku maupun pendamping mereka. Angkanya sekitar 6.000 orang. Walaupun kami tidak memiliki data resmi, angka tersebut muncul dalam sebuah acara yang digelar MUI,” kata Abu Deedat.

Sementara itu, Wakil Ketua Tanfidziyah PC NU Kota Bekasi, Muhammad Jupri, menilai diperlukan sosialisasi secara masif hingga tingkat RT dan RW terkait regulasi yang berlaku serta edukasi kepada masyarakat.

Menurutnya, pendekatan yang dilakukan harus mencakup aspek keagamaan, sosial, dan psikologis agar mampu memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

“Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat sesuai dengan Perda yang berlaku. Selain itu, perlu ada bimbingan mental dan pendekatan sosiologis yang tepat,” ujarnya.

Muhammad Jupri juga mendorong adanya penguatan pendidikan karakter sejak dini melalui lingkungan sekolah dan keluarga. Ia menegaskan bahwa lembaga-lembaga dakwah di bawah Nahdlatul Ulama akan terus melakukan berbagai upaya pembinaan keagamaan kepada masyarakat.

“Melalui ranting, anak ranting, dan MWC, NU akan terus menggencarkan dakwah serta edukasi keagamaan kepada masyarakat,” katanya.

Panglima Joefry berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan keluarga dapat bersinergi dalam membangun generasi muda yang berkarakter, berakhlak, dan memiliki ketahanan moral yang kuat di tengah berbagai tantangan sosial yang berkembang saat ini. (SUP)