Komisi 3 DPRD Jabar Kawal Ketat Program KDM Demi Pemerataan Pembangunan

JAWA BARAT, TRIMSATINEWS – Program Kolaborasi Daerah Membangun (KDM) yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus diperkuat sebagai upaya mendorong pemerataan keuangan daerah sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Program ini diharapkan menjadi solusi dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

KDM yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui program tersebut, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin merata dan mampu mendukung pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Fokus utama KDM mencakup pengembangan sektor-sektor strategis yang ramah lingkungan, seperti pariwisata berbasis alam, pertanian berkelanjutan, hingga industri hijau yang mendukung target net zero emission Jawa Barat.

Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Faisyal Hermawan, menegaskan pihaknya siap mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

“Komisi 3 akan secara intensif mengawasi implementasi KDM agar program ini berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi daerah-daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif rendah,” ujar Faisyal di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (6/6/2026).

Menurutnya, pemerataan keuangan daerah menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi tantangan fiskal yang saat ini dihadapi pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

lingkunga

Ia menambahkan bahwa upaya pemerataan harus berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal yang berwawasan lingkungan.

“Kami akan mendorong agar BUMD dan pemerintah daerah semakin aktif berkolaborasi dalam program ini, serta memastikan alokasi dana KDM digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Komisi 3 DPRD Jawa Barat juga menilai keberhasilan KDM tidak hanya diukur dari aspek pemerataan anggaran, tetapi juga dari kemampuan program tersebut dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dengan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan, Program KDM diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan Jawa Barat yang lebih merata, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Komisi 3 DPRD Jawa Barat pun menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan memberikan dukungan terhadap optimalisasi pelaksanaan KDM sepanjang tahun 2026 agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat. (SUP)