PA GMNI Dorong Jakarta Berdikari di Tengah Arus Kapital Global

JAKARTA, TRIMSATINEWS – DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya menegaskan pentingnya mengembalikan arah pembangunan ekonomi Jakarta pada semangat berdikari seperti yang diajarkan Bung Karno. Penegasan itu mengemuka dalam Seri Diskusi Publik Edisi III bertajuk “Menumbuhkan Jakarta Kota Berdikari secara Ekonomi di Tengah Arus Globalisasi Dunia”, yang digelar di Kantor DPP PA GMNI, Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea, pakar ekonomi kerakyatan Ichsanuddin Noorsy, Ketua Komite II DPD RI Badikenita Sitepu, serta Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah Biro Perekonomian dan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Abdul Gofar Al Hakim. Hadir pula Ketua Harian DPP PA GMNI Aruji Wahyono, Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya Ario Sanjaya, bersama jajaran pengurus PA GMNI dan GMNI se-DKI Jakarta.

Ketua Harian DPP PA GMNI, Aruji Wahyono, dalam sambutannya menegaskan bahwa membicarakan Jakarta berarti membicarakan jantung ekonomi bangsa.

“Jakarta ini kota yang tidak pernah tidur, pusat pemerintahan, ekonomi, dan politik. Tapi di balik gemerlapnya, ada ketimpangan, harga tanah melambung, kesempatan usaha belum merata, dan makin kuatnya pengaruh kapital global yang menyingkirkan pelaku lokal,” ujarnya.

Aruji menyebut, gagasan ekonomi berdikari Bung Karno tetap relevan di masa kini.

“Berdikari bukan berarti menutup diri, tapi memastikan kemandirian bangsa dalam menghadapi arus global. PA GMNI akan merumuskan masukan konkret soal ekonomi berdikari versi Jakarta untuk disampaikan kepada Gubernur DKI,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya, Ario Sanjaya, menilai bahwa rangkaian diskusi publik ini menjadi langkah konsolidasi intelektual dan ideologis bagi kader dan alumni GMNI.

“Setiap seri diskusi adalah ruang untuk memperdalam gagasan menuju Jakarta yang global tapi berkeadilan. Kita ingin Jakarta tumbuh bukan hanya modern secara fisik, tapi juga kokoh secara sosial dan ideologis,” tegasnya.

Dari sisi kebijakan ekonomi, Marinus Gea menilai bahwa Jakarta masih belum mandiri secara struktural karena sistem ekonomi nasional masih didominasi oleh kepentingan oligarki.

“Sistem kita salah arah sejak reformasi. Pemimpin datang dan selalu buka jalan baru tanpa meneruskan yang lama. Akibatnya, pembangunan tidak pernah tuntas,” ujar Marinus.

Sementara pakar ekonomi kerakyatan Ichsanuddin Noorsy menyoroti lemahnya tata kelola pelayanan publik di Jakarta yang dinilai belum mencerminkan efisiensi dan keadilan.

“Dalam era digital, pelayanan publik seharusnya cepat, tepat, nyaman, dan efisien. Tapi di Jakarta, keempatnya justru tidak berjalan. Akibatnya, ekonomi rakyat makin tersisih dari arus pembangunan,” paparnya.

Noorsy juga mengingatkan bahwa konsep kota global justru berpotensi menjadikan Jakarta lebih terhisap oleh sistem kapitalisme internasional.

“Makin rendah kemandirian, makin kuat Jakarta dihisap. Karena itu, arah kebijakan harus dikembalikan pada ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Sementara dari sisi kebijakan daerah, Badikenita Sitepu menegaskan pentingnya keberanian politik untuk menata ulang arah pembangunan ekonomi Jakarta agar tidak hanya bertumpu pada investor besar.

“Kalau mau Jakarta kuat, jangan hanya bicara soal investasi besar, tapi dorong potensi lokal seperti UMKM dan wisata maritim. Kepulauan Seribu bisa jadi Maldives-nya Indonesia kalau dikelola dengan visi ekonomi rakyat,” ungkapnya.

Seri Diskusi Publik ini juga menjadi ruang perumusan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan PA GMNI kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelang pelaksanaan Konferda V. Melalui forum ini, PA GMNI berkomitmen memperkuat peran pemikiran kritis kaum nasionalis dalam menuntun arah pembangunan ibu kota agar berpijak pada nilai Trisakti Bung Karno: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.