JAWA BARAT, TRIMSATINEWS – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Faisyal Hermawan, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem ketahanan ekonomi daerah di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global yang ditandai dengan penguatan dolar Amerika Serikat dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Menurut Faisyal, kondisi ekonomi global yang tidak menentu berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
“Gubernur Jawa Barat harus segera mengevaluasi sistem ketahanan ekonomi bagi warga agar kita tidak terus terpuruk setiap kali menghadapi persoalan ekonomi global,” ujarnya saat di wawancarai oleh wartawab Trimsatinews pada Minggu (7/6/2026).
Ia menilai fluktuasi nilai tukar mata uang asing telah menimbulkan berbagai tantangan bagi pelaku UMKM, mulai dari kenaikan harga bahan baku impor hingga menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut, kata dia, memerlukan langkah strategis dan terukur agar pelaku usaha lokal tetap mampu bertahan dan berkembang.
Faisyal menegaskan bahwa evaluasi sistem ketahanan ekonomi harus dilakukan secara komprehensif dan berbasis data. Beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah di antaranya adalah penguatan akses pembiayaan murah bagi UMKM, pemberian subsidi bagi usaha yang memanfaatkan bahan baku lokal, serta pengembangan diversifikasi ekonomi kerakyatan untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
Selain itu, ia juga mendorong peningkatan program pemberdayaan desa, penguatan literasi keuangan masyarakat, serta sinergi lintas sektor guna membangun sistem perlindungan ekonomi daerah yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak global.
“Evaluasi ini harus menyentuh akar persoalan. Kita perlu membangun fondasi ekonomi daerah yang kuat sehingga masyarakat tidak selalu menjadi pihak yang paling terdampak ketika terjadi krisis ekonomi dunia,” katanya.
Faisyal juga mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah dilakukan secara hati-hati dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam merumuskan solusi yang efektif.
“Setiap langkah harus matang, melibatkan DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar melindungi warga dari dampak gejolak global,” tegasnya.
Lebih lanjut, Faisyal optimistis Jawa Barat mampu menghadapi tantangan ekonomi yang ada apabila evaluasi dan perbaikan sistem ketahanan ekonomi dilakukan secara serius. Ia menilai berbagai program strategis daerah, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan serta pemerataan pembangunan melalui konsep Lembur Diurus, Kota Ditata, dapat menjadi modal penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat.
“Dengan evaluasi yang tepat, Jawa Barat tidak hanya mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi global, tetapi juga dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya. (SUP)