Komisi IV DPRD Bekasi Soroti Kisruh Data Desil, Dinsos Diminta Stop Bagi Bantuan Dulu

KABUPATEN BEKASI, TRIMSATINEWS – Akurasi data Desil di Kota Bekasi kembali dipersoalkan warga. Banyak warga menilai klasifikasi Desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka di lapangan.

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKB, Ahmadi Madong, meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi untuk fokus membenahi data terlebih dahulu dan tidak terburu-buru menyalurkan program bantuan.

Menurut Madong, pembenahan Desil harus menjadi prioritas utama karena data tersebut menjadi acuan penentuan penerima bantuan sosial pemerintah.

“Seharusnya Dinsos fokus beresin dulu carut-marut data Desil. Ini malah program sembako sudah turun. Padahal masih banyak warga yang mengeluh Desilnya ketinggian, padahal kemampuan ekonominya tidak sesuai,” tegas Ahmadi. Kamis, (24/9/2026)

Ia menilai persoalan data tidak bisa dianggap remeh. Jika basis data penerima manfaat tidak akurat, maka bantuan yang disalurkan berpotensi salah sasaran dan tidak menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan.

Madong juga menyoroti pentingnya membuka ruang verifikasi dan pembaruan data. Perubahan kondisi sosial-ekonomi warga harus tercermin dalam data, sehingga warga prioritas tidak terlewat hanya karena persoalan administratif.

“Kalau Desilnya tinggi tapi kemampuan ekonominya rendah, itu yang harus dibenahi. Jangan sampai yang seharusnya dapat bantuan justru tidak dapat karena datanya keliru,” ujarnya.

Karena itu, Komisi IV DPRD Kota Bekasi berencana memanggil Dinsos untuk meminta penjelasan detail terkait kondisi data Desil, pagu anggaran, nomenklatur bantuan, serta dasar penetapan penerima manfaat.

“Ini kan dinas, bukan ormas. Harus terencana. Makanya kita akan panggil dinasnya dulu biar tahu data konkret dan rencana kerjanya seperti apa,” pungkasnya.

Selain itu, Komisi IV juga akan membuka pos pengaduan bagi warga yang merasa datanya tidak sesuai atau belum tersentuh bantuan. Bagi DPRD, perbaikan data Desil adalah kunci agar bantuan pemerintah tepat sasaran. (Sup)