Isu Pokir Tak Masuk RKPD 2027 Mencuat, Rudy Heryansyah Andalkan Musrenbang Kawal Aspirasi

KOTA BEKASI, TRIMSATINEWS – Polemik terkait tidak masuknya Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam perencanaan pembangunan Kota Bekasi 2027 ditanggapi Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Rudy Heryansyah.

Rudy menegaskan dirinya tetap berkomitmen memperjuangkan kebutuhan masyarakat meski mekanisme Pokir tengah menjadi sorotan.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi itu saat menjalankan Reses III Tahun 2026, Sabtu (10/10/2026).

Menurutnya, jika jalur Pokir terkendala, forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi instrumen utama untuk mengamankan aspirasi warga.

“Kita tetap harus berjuang merealisasikan aspirasi masyarakat. Caranya ya kita perkuat lewat Musrenbang,” kata Rudy.

Ia menjelaskan, Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan menjadi wadah yang lebih riil untuk menyerap kebutuhan warga sebelum masuk ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan KUA-PPAS 2027.

“Lewat Musrenbang kita pastikan semua aspirasi yang kita tampung selama reses bisa masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan,” ucapnya.

Selama ini di Dapil Bekasi 2, Rudy fokus mengawal isu-isu dasar seperti pembangunan SMP Negeri baru di Harapan Mulya, pembenahan jalan lingkungan, sampai kebutuhan ambulans untuk layanan kesehatan warga.

Sebelumnya, sejumlah anggota dewan menyoroti potensi hilangnya Pokir dari hasil reses yang tidak terakomodir di RKPD maupun APBD 2027. Kondisi itu dikhawatirkan membuat aspirasi warga tidak memiliki saluran formal dalam penganggaran.

Menanggapi hal itu, Rudy menekankan pentingnya memaksimalkan peran Ketua RW dalam Musrenbang.

“Di Musrenbang para Ketua RW yang akan sampaikan kebutuhan lingkungannya secara langsung. Itu yang akan kita jadikan prioritas,” pungkasnya.

(Sup)