Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja Prioritaskan Kesehatan Gratis dan Infrastruktur Usai Dilantik

BANDUNG, TRIMSATINEWS – Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan layanan kesehatan gratis dan pembangunan infrastruktur setelah resmi dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030.

Salah satu target utamanya adalah memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi mendapatkan akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Alhamdulillah, hari ini saya sudah dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif. Saya akan melanjutkan program-program Pak Ade Kuswara Kunang dengan tagline Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Tetapi, ada skala prioritas, di antaranya kesehatan dan infrastruktur,” ujar Asep usai pelantikan di Bandung, Jumat (23/10/2026).

Sebagai seorang dokter, Asep menaruh perhatian khusus pada akses pelayanan kesehatan. Ia menargetkan mulai tahun 2027 tidak ada lagi warga yang kesulitan berobat karena persoalan biaya.

“Ke depan, kemungkinan mulai 2027, saya ingin tidak ada lagi pasien atau masyarakat yang sakit harus membayar. Saya ingin semuanya ter-cover oleh BPJS atau Kartu Indonesia Sehat,” tegasnya.

Untuk merealisasikan target tersebut, Pemkab Bekasi akan mempercepat upaya mengembalikan status Kabupaten Bekasi menjadi Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

“Insyaallah bulan depan kita akan menjadi UHC Prioritas. Jadi, siapa pun yang sakit harus bisa langsung mendapatkan layanan melalui BPJS. Kemarin kita belum berstatus prioritas, sekarang saya akan berupaya agar bulan depan bisa menjadi prioritas,” katanya.

Asep menambahkan, kemudahan akses kesehatan harus dirasakan hingga tingkat pelayanan terdekat, termasuk puskesmas dan klinik, dengan memastikan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat aktif.

“Semua masyarakat Kabupaten Bekasi yang sakit harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Mereka datang ke puskesmas ataupun klinik terdekat harus bisa dilayani,” ungkapnya.

Selain kesehatan dan infrastruktur, Asep juga menyoroti pentingnya keberanian pemerintah daerah dalam penataan wilayah, termasuk penertiban bangunan liar (bangli). Menurutnya, penertiban harus dibarengi komunikasi dan pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan persoalan sosial baru.

“Bupati harus berani, tetapi organisasi kemasyarakatan dan masyarakat juga harus bersama-sama memahami. Selama ini saya mengedepankan pendekatan persuasif terlebih dahulu,” jelasnya.

Ia menegaskan penertiban tidak boleh mengabaikan kondisi warga terdampak dan harus mengedepankan negosiasi serta pendekatan manusiawi.

“Saya juga tidak ingin ketika bangunan digusur, masyarakat justru menjadi tunawisma. Ketika hujan mereka kehujanan, ketika lapar mereka kelaparan, itu juga menjadi beban pemerintah,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menyambut baik pelantikan Asep. Ia berharap amanah tersebut dijalankan dengan baik sehingga program pembangunan yang telah direncanakan dapat dilanjutkan dan ditingkatkan.

“Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kita doakan Dr. Asep yang mendapatkan amanah untuk memimpin Bekasi pada sisa masa jabatan ini diberikan kesehatan dan kemampuan, serta bisa menyukseskan visi pembangunan yang kita lanjutkan,” kata Ade Sukron.

Ia menambahkan masukan Gubernur Jawa Barat dalam pelantikan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat perencanaan dan konsolidasi pembangunan, terutama penataan wilayah, infrastruktur, sekolah, dan puskesmas.

(***)