KOTA BEKASI, TRIMSATINEWS – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengaku belum mengetahui terkait usulan perencanaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang sudah disepakati Pemerintah Pusat bersama DPR RI.
Berdasarkan keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, keputusan pengangkatan status PPPK paruh waktu ini tidak hanya berlaku bagi tenaga pendidik atau guru, tetapi mencakup seluruh lintas profesi di ranah non-ASN.
Seluruh penyesuaian aturan dan pengangkatan status kepegawaian ini dijadwalkan mulai berlaku secara bertahap terhitung mulai 1 Januari 2027.
“Kita belum tahu, orang belum ada, baru statement gimana,” respon Tri saat ditanya terkait hal tersebut, selepas Apel Pagi di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Senin (9/11/2026).
Ketika ditanya apakah masih menunggu keputusan lanjutan dari Pemerintah Pusat, Tri menjawab diplomatis terkait petunjuk pelaksanaan (Juklak) maupun petunjuk teknis (Juknis). Meski demikian, Pemda mengaku siap jika diminta melakukan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.
“Tergantung, makanya kan kalau kita mah tinggal nerima. Nggak boleh nggak siap, gimana sih,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga belum mengetahui apakah nantinya gaji pokok PPPK akan dialokasikan sepenuhnya menggunakan APBN atau tidak. Tugas Pemerintah Daerah nantinya tinggal menyesuaikan di Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Walaupun, secara cash flow kecukupan anggaran, belanja pegawai melalui APBD masih menjadi persoalan di tahun depan yang kini tengah disesuaikan.
“Kita juga nggak bisa komentar. Karena kan katanya ditanggung sama pusat kan (soal gaji pokok, tugas daerah menyesuaikan di TPP). Kita tinggal penyesuaian aja,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemkot Bekasi memastikan telah mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) perpanjangan kontrak PPPK paruh waktu (PW) di lingkungan Pemda.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan pihaknya telah melakukan perpanjangan kontrak kepada PPPK PW yang sudah diusulkan kepada Pemerintah Pusat.
“Saya ucapkan selamat karena perpanjangan dokumen kepegawaian untuk PPPK PW hari ini telah saya tandatangani. Jadikan amanah ini sebaik-baiknya dan terus tunjukkan kinerja serta nilai tambah dari rekan-rekan sekalian,” ucap Tri.
Menurutnya, seluruh Kepala Daerah di Indonesia sedang berjuang dan mendorong kepada Pemerintah Pusat agar beban penggajian dan pengangkatan PPPK PW menjadi Penuh Waktu dapat ditanggung Pemerintah Pusat, bukan dibebankan pada kas daerah.
“Kedepannya dapat ditanggung oleh Pemerintah Pusat, bukan dibebankan pada kas daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bekasi Anjar Budiono menambahkan, pihaknya sudah menerima usulan perpanjangan PPPK PW dari Wali Kota yang selanjutnya akan diserahkan ke BKN.
Dari total 3.442 formasi PPPK PW di Pemkot Bekasi, ada sekitar ratusan pegawai yang kontraknya tidak diperpanjang.
“Secara jumlah tidak bertambah. Tetapi, kan ada yang tidak diperpanjang, prakiraan ada ratusan pegawai lah yang tidak diperpanjang. Jumlah pastinya berapa, saya tidak begitu hafal. Tetapi, total yang diusulkan perpanjangan ada 3.100an formasi,” ujarnya.
Ratusan pegawai PPPK PW yang tidak diperpanjang itu dengan alasan beragam. Ada yang memiliki catatan administratif berdasarkan laporan kinerja dari Kepala OPD, mengundurkan diri maupun meninggal dunia.
“Dengan nantinya bagi para pegawai yang tidak dilakukan perpanjangan, maka secara otomatis akan di cut dan dipinta segera mengundurkan diri. Atas, temuan catatan indispliner yang ditemukan berdasarkan pelaporan kerja yang tidak maksimal,” tuturnya.
(Sup)