APBD Perubahan 2025 Kota Bekasi Naik, Fokus pada Pendidikan dan Kesehatan

KOTA BEKASI, TRIMSATINEWS – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, memaparkan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Rabu (13/8).

Dalam penyampaiannya, Harris menegaskan bahwa perubahan APBD ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi faktual di lapangan. Beberapa faktor utama yang mendasari perubahan tersebut antara lain:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA).

2. Pergeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja.

3. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

4. Keadaan darurat dan/atau luar biasa.

Kenaikan Pendapatan dan Belanja Daerah, Berdasarkan rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp7,24 triliun, naik 6,55% dari target awal Rp6,79 triliun. Kenaikan ini terutama berasal dari penyesuaian target pendapatan asli daerah (PAD) serta tambahan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp7,54 triliun, meningkat 8,03% dari rencana awal Rp6,98 triliun. Peningkatan belanja dipicu oleh penambahan belanja operasi dan belanja modal yang bersumber dari pendapatan daerah dan SILPA tahun sebelumnya. Pos belanja tidak terduga justru mengalami penurunan akibat menurunnya proyeksi kebutuhan hingga akhir tahun 2025.

Fokus Pembangunan 2025, Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemerintah Kota Bekasi tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik serta keberlanjutan program prioritas. Tema pembangunan tahun 2025 tetap mengacu pada “Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan ketahanan keluarga yang inklusif dan merata”.

Wakil Wali Kota Bekasi berharap DPRD dapat memberikan dukungan penuh dalam pembahasan rancangan perubahan ini.

“Kami mengajak DPRD Kota Bekasi untuk terus bersinergi demi memastikan bahwa setiap program prioritas dapat berjalan optimal, sehingga pelayanan publik dan pembangunan kota tetap terjaga kualitasnya,” ujar Harris. (Sup)