Bupati Bekasi dan KDM Turun Langsung Tangani Tumpukan Sampah di KM 19 Tol Japek

KABUPATEN BEKASI, TRIMSATINEWS – Bupati Bekasi Dr. Asep Surya Atmaja bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) turun langsung menangani tumpukan sampah di kawasan KM 19 ruas Tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di aliran Kali Jambe, Jumat (30/10/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan melalui normalisasi sungai, pengangkutan sampah, serta penguatan koordinasi lintas daerah dari hulu hingga hilir.

Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, persoalan sampah di Kali Jambe tidak bisa ditangani satu daerah saja, karena berkaitan dengan aliran sampah dari hulu yang terbawa hingga ke wilayah Kabupaten Bekasi.

Ia menyebut, sampah yang mencemari Kali Jambe diduga berasal dari kawasan Sumur Batu dan Bantargebang. Over kapasitas pengelolaan sampah di wilayah hulu menjadi salah satu pemicu sampah terus mengalir ke Kabupaten Bekasi.

“Untuk penanganannya, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk kegiatan normalisasi. Setelah normalisasi, sampah yang terkumpul akan diangkat dan ditangani bersama Balai Besar Wilayah Sungai untuk selanjutnya dibawa ke lokasi pengelolaan sesuai koordinasi lintas daerah,” ujar Asep.

Menurutnya, penanganan tidak cukup hanya di titik tumpukan sampah, tetapi harus menyasar sumber persoalan di hulu. Pemkab Bekasi telah berkoordinasi dengan Pemkot Bekasi terkait rencana pemasangan jaring sampah dan pembenahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

“Aliran Kali Jambe bermuara hingga ke Kali CBL. Karena itu, persoalan sampah dan pencemaran air harus ditangani dari sumbernya. Kami berharap pembenahan di bagian hulu, termasuk pemasangan jaring sampah dan penataan IPAL, dapat segera dilakukan,” katanya.

Asep menambahkan, pihaknya telah berdiskusi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat untuk menyelaraskan langkah penanganan. Seluruh tahapan akan dijalankan sesuai timeline yang telah disepakati bersama Gubernur Jawa Barat.

“Kami berkomitmen menjalankan seluruh tahapan sesuai jadwal. Pemerintah Kota Bekasi juga diminta menyampaikan tahapan pekerjaan beserta target waktu penyelesaiannya agar penanganan ini berjalan terukur dan terkoordinasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait mengungkapkan, volume sampah liar yang menumpuk di KM 19 diperkirakan mencapai 1.200 meter kubik.

Penanganan dilakukan secara kolaboratif melibatkan Pemkab Bekasi, Pemkot Bekasi, PSDA Provinsi Jawa Barat, serta pihak terkait dari DKI Jakarta.

Untuk mendukung pengangkutan, DLH Kabupaten Bekasi menyiapkan 50 hingga 60 armada dump truck yang akan beroperasi pada hari Minggu agar tidak mengganggu layanan persampahan rutin masyarakat.

“Untuk Kabupaten Bekasi, kami menyiapkan sekitar 50 sampai 60 armada pada hari Minggu. Pengangkutan dijadwalkan pada hari tersebut agar pelayanan persampahan kepada masyarakat pada hari kerja tetap berjalan,” jelas Syafri.

Ia menyebutkan, sampah yang diangkut dari Kabupaten Bekasi akan dibawa ke Aspex Kumbong. Melalui koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Gubernur Jawa Barat, pengangkutan tersebut mendapat dukungan berupa pembebasan biaya tipping fee.

Selain pengangkutan, DLH juga mendorong pembangunan infrastruktur penahan sampah permanen di titik nol kilometer perbatasan aliran sungai antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, penghalang sampah yang ada saat ini belum mampu menahan sampah saat volume meningkat, sehingga sampah tetap mengalir dan menumpuk di sekitar jembatan KM 19.

“Kami membutuhkan pintu penahan sampah permanen berbahan beton di titik nol kilometer perbatasan. Dengan begitu, apabila sampah berasal dari wilayah hulu, sampah tersebut dapat tertahan sejak awal dan penanganannya menjadi tanggung jawab daerah asal,” ujarnya.

Ia berharap penanganan lintas daerah ini dapat memperkuat koordinasi pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir agar persoalan serupa tidak terus berulang.

(Sup)