KOTA BEKASI, TRIMSATINEWS – Keluhan pedagang Pasar Baru pasca relokasi mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Bekasi. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi pedagang secara formal dengan memanggil PT Mitra Patriot (PTMP) selaku pengelola pasar yang diberi kewenangan oleh Wali Kota Bekasi.
Hal itu disampaikan Alit usai menerima aspirasi perwakilan pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APLI) Kota Bekasi.
“Keluhan atau aspirasi para pedagang ini tidak bisa parsial, ini harus komprehensif. Saya selaku Wakil Ketua Komisi III akan menindaklanjuti secara formal, kita akan undang para pihak, termasuk PTMP yang sudah diberi kewenangan oleh Wali Kota kaitan pengelolaan pasar ini,” ujar Alit. Usai kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (P2PD) Pada, Rabu (11/11/2026)
Alit menyebut, pihaknya sudah banyak mendengar keluhan pedagang. Pasca relokasi, omzet pedagang tidak sesuai ekspektasi. Dagangan tidak laku seperti sebelumnya, pasar masih sepi, bahkan tidak sedikit pedagang yang gulung tikar dan terlilit utang karena modal dagang berasal dari pinjaman.
“Pasca relokasi ternyata para pedagang masih belum sesuai ekspektasi, dagangannya bisa laku sebagaimana sebelumnya. Hari ini masih sepi, tidak jarang yang gulung tikar, terlilit utang karena ternyata modal dagang mereka juga hasil pinjaman,” jelasnya.
Persoalan lainnya, kata Alit, adalah masih tingginya beban biaya yang harus dibayarkan pedagang kepada PTMP. Selain itu, masih banyak pedagang yang berada di luar area relokasi, seperti di Jalan Sangrek, Lahan Umang, dan underpass, yang justru lebih dipilih pembeli.
“Itu akan kita evaluasi semuanya dengan PTMP, Dinas Pasar, dan instansi terkait,” tegasnya.
Terkait ketertiban dan kelancaran lalu lintas pasca relokasi, Alit mengapresiasi pemerintah. Namun, menurutnya nasib pedagang juga sama pentingnya.
“Alhamdulillah kaitan dengan ketertiban, kemudian kelancaran lalu lintas, pasca penertiban kita apresiasi pemerintah. Tapi pada saat yang bersamaan kaitan nasib para pedagang seperti apa itu kan penting. Karenanya nanti kita akan panggil dulu PTMP untuk kita lakukan evaluasi,” ujarnya.
Alit menargetkan pemanggilan PTMP dapat dilakukan sebelum masa sidang berakhir, yakni pada minggu depan atau Desember mendatang. Ia mengaku, agenda tersebut belum dibahas di Komisi III karena masih menyelesaikan agenda komisi lainnya, termasuk kerja Badan Anggaran dan Badan Musyawarah.
“Belum, memang belum. Karena masih menyelesaikan beberapa agenda komisi. Nanti untuk rapat komisi insyaallah minggu depan sudah mulai efektif dan saya akan coba insert ke agenda komisi kaitan dengan rapat,” katanya.
Ia menegaskan, biaya-biaya yang dikeluhkan pedagang sudah diinventarisasi dan akan menjadi bahan pertanyaan kepada PTMP.
“Sudah kita inventarisasi apa yang menjadi keluhan para pedagang pasca relokasi ini. Itu juga yang kemudian kita akan tanyakan ke PTMP,” ucapnya.
Curhat Pedagang: Omzet Turun 80 Persen, Biaya Lapak Rp110 Ribu – Rp140 Ribu per Malam
Sementara itu, perwakilan pedagang Anton Suseno Suhardi, yang juga pengurus APLI Kota Bekasi, mengaku relokasi memang layak bagi pemerintah, tetapi daya beli di lokasi baru turun drastis.
“Relokasi pedagang ini memang layak, buat pemerintah bagi kita juga layak, tapi daya nilai belinya tidak ada, turun drastis. Ibaratnya 100 persen tinggal 20 persen. Kebanyakan yang bangkrut gulung tikar, baik di rooftop ataupun Blok 2, sama semua,” ujar Anton, pedagang sayur-mayur di Pasar Baru.
Menurutnya, pedagang ingin kembali turun berdagang di area parkiran pada malam hari, karena pembeli tidak ada di lokasi relokasi saat ini. Sore hari pukul 16.00, pedagang terpaksa turun ke pinggir pagar karena tidak ada pembeli di atas.
“Kalau untuk siang di Blok 2, tidak akan bisa, pembelinya tidak ada. Pedagang kalau sore jam 4 turun ke pinggir pagar, karena pembelinya tidak ada di situ. Malam masih ada pembeli, ada 50 persen mungkin, itu sebagai langganan saja. Kalau yang tidak ada langganan di sana mati,” tuturnya.
Anton juga mengeluhkan besarnya biaya yang harus dibayarkan ke pengelola PTMP. Satu lapak dikenakan biaya Rp110.000 hingga Rp140.000 per malam, meliputi sewa lapak, dolak, lampu, kebersihan, dan keamanan.
“Ada yang satu lapak itu Rp140.000 per malam, semua sama bayar lapak, dolak, lampu, kebersihan, keamanan. Ada yang Rp140.000, ada yang Rp120.000, ada yang Rp110.000, macam-macam,” jelasnya.
Akibatnya, banyak pedagang yang tidak mampu mengembalikan modal Rp600.000 per hari, bahkan ada yang kehabisan modal, menjadi pemulung, hingga tidak mampu membayar kontrakan.
“Banyak yang jadi pemulung. Ada yang di rumah, daripada menghabiskan modal di pasar mending makan di rumah. Ada yang tidak kebayar kontrakan, ada yang buat makan saja susah, termasuk saya sendiri,” keluhnya.
Anton menegaskan, pedagang kaki lima berharap bisa direlokasi lagi ke dalam pagar, di area parkiran dari belakang sampai pintu keluar, bukan kembali ke Jalan Yamin seperti dulu. Menurutnya, kaki lima mayoritas dibeli oleh orang yang lewat, bukan pengunjung pasar.
“Kami mohon kebijaksanaannya untuk solusi pedagang kaki lima ini perlu direlokasi lagi, walaupun di bawah parkiran, di pinggir pagar, bukan di Jalan Yamin seperti dulu, tapi minta di dalam pagar. Karena kaki lima itu mayoritas yang belanja itu orang lewat, bukan yang mal,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan penertiban oleh Satpol PP di lahan pribadi milik Koperchan yang sudah mendapat izin pemilik, padahal pedagang di emperan toko yang juga berizin diperbolehkan berdagang.
“Kenapa waktu kami dagang di sini, ini kan lahan pribadi, sudah dapat izin dari pemilik, kenapa diuber-uber terus sama Satpol PP? Alasannya tidak boleh dagang di sini, nanti ada cemburu-cemburuan,” katanya.
“Waktu di sini alhamdulillah ada lebih, walaupun Rp50.000 per hari kan lumayan buat jajan anak sekolah, ongkos. Tapi semenjak digusur, pulangin modal Rp600.000 saja sehari susah, bahkan banyak yang habis modal,” tambahnya.
APLI Kota Bekasi sendiri baru terbentuk dan sudah beranggotakan sekitar 150 orang. Sebagian sudah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA). Anton menyebut, kepercayaan pedagang sempat hilang sehingga perlu waktu untuk mengembalikannya.
“Kita bentuk APLI, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, supaya pedagang kaki lima ini ada wadah, ada tempat mengadu, jadi kita yang menyalurkan ke atas, ke pemerintahan, apa kemauan mereka,” pungkasnya.
Pedagang kini menunggu realisasi janji DPRD untuk memanggil pengelola pasar, agar mereka bisa kembali turun berdagang di bawah.
“Memang mau manggil tapi sampai sekarang belum, cuman katanya doang. Pedagang menunggu keputusannya biar bisa turun ke bawah lagi,” tutup Anton.
(Sup)