Reses di Kalijaya, Ombi Hari Wibowo Soroti Bantuan UMKM Tak Tersentuh dan Infrastruktur Desa Rusak

Penulis : redaksi
trimsatinews.com/sesi foto bersama warga dalam kegiatan Serap Aspirasi atau reses anggota DPRD kabupaten bekasi, Ombi Hari Wibowo di Kalijaya. Pada Senin 9 November 2026
trimsatinews.com/sesi foto bersama warga dalam kegiatan Serap Aspirasi atau reses anggota DPRD kabupaten bekasi, Ombi Hari Wibowo di Kalijaya. Pada Senin 9 November 2026

KABUPATEN BEKASI, TRIMSATINEWS – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Ombi Hari Wibowo, melaksanakan reses di pelataran Aula MI Raudlatul Jannah, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat. Pada, (09/11/2026)

Reses tersebut mengundang masyarakat, khususnya warga Dapil 2 yang meliputi wilayah Cibitung dan Cikarang Barat.

“Alhamdulillah kemarin kami telah melaksanakan kegiatan reses yang merupakan bagian daripada tugas rutin kami dalam masa sidang,” ujar Ombi.

Dalam reses itu, Ombi menyampaikan program dan kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Sebagai Ketua Bapemperda, ia mengaku telah mendorong dan membahas sejumlah perda penting untuk perbaikan regulasi di Kabupaten Bekasi.

Gotong Royong dan Kemandirian Jangan Hilang

Ombi mengimbau peserta reses untuk kembali meningkatkan budaya gotong royong dan kemandirian.

Menurutnya, gotong royong salah satunya tercermin dari kepedulian terhadap lingkungan, seperti kerja bakti membersihkan selokan. Budaya itu menjadi identitas masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Bekasi, yang jangan sampai hilang.

Terlebih menjelang musim penghujan, kerja bakti penting untuk mengantisipasi dan meminimalisir bencana banjir.

Sementara soal kemandirian, Ombi menyoroti era serba digital dan maraknya program berbasis Artificial Intelligence (AI). Di satu sisi AI mempercepat aktivitas, di sisi lain membuat masyarakat serba praktis dan instan hingga kemandirian hilang.

“Dengan kemandirian itu sebuah bangsa, sebuah daerah akan tetap stabil dan mampu untuk bersaing dengan negara atau daerah lainnya,” tegasnya.

Warga Keluhkan Bantuan UMKM dan Peternak Belum Tersentuh

Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah aspirasi. Salah satunya minimnya bantuan untuk kelompok UMKM dan peternak.

Mengingat angka pengangguran yang semakin tinggi, masyarakat mencoba peruntungan di sektor UMKM dan ternak. Namun mereka mengaku belum terakses bantuan maupun program Pemkab Bekasi.

“Kami terima usulannya dan kami akan sampaikan kepada dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Dinas UMKM dan dinas-dinas lainnya,” kata Ombi.

Ia menegaskan dinas jangan hanya seremonial dan rapat, tapi harus benar-benar menyentuh langsung pelaku usaha.

“Untuk apa ada Dinas Perikanan? Untuk apa ada Dinas UMKM, tapi kalau para peternak, peternak ikan, para UMKM tidak tersentuh, bahkan mereka tidak pernah mendapatkan program pembinaan apapun dari pemerintah daerah?” ujarnya.

Ombi juga menyoroti keluhan ibu-ibu pelaku UMKM yang membuat kue, kerajinan, dan usaha lainnya. Mereka menanyakan pelatihan dan bantuan alat untuk pengrajin.

Menurutnya, Pemkab harus memiliki database UMKM yang jelas, memetakan potensi petani, peternak, dan pelaku budidaya, agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan pelaku.

Apresiasi Kelompok Gotong Royong Bersihkan Selokan

Di akhir reses, Ombi memberikan apresiasi kepada kelompok masyarakat di Desa Kalijaya yang berhasil membangun kemandirian dan gotong royong.

Kelompok tersebut bermula dari satu RT, bermodal cangkul, arit, garpu garuk, dan sarung tangan, membersihkan selokan. Awalnya tidak mendapat dukungan, namun karena dampaknya positif, kelompok itu semakin besar dan menyebar ke RT lainnya.

“Untuk itu, kami dari DPRD, khususnya saya pada saat reses, langsung pada hari itu juga kita memberikan support bantuan berupa uang untuk pembelian alat, dan sudah diterima oleh kelompok tersebut,” ungkap Ombi.

Infrastruktur Desa Rusak, Anggaran Desa Terpangkas

Ombi juga mencatat minimnya program pembangunan di desa. Banyak infrastruktur di dalam desa yang rusak, mulai dari jalan hingga fasilitas umum yang menjadi kewenangan Dinas Perkimtan dan Dinas Bina Marga.

Ia menyebut 179 desa di Kabupaten Bekasi yang memiliki PADes mengalami efisiensi dan pemangkasan anggaran untuk program strategis nasional seperti Koperasi Desa (KDP) dan lainnya.

Dampaknya, pembangunan desa menurun drastis. Jika dulu satu desa bisa mendapatkan Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar untuk infrastruktur, kini Rp1 miliar saja sudah luar biasa. Kebanyakan desa bahkan hanya di bawah Rp500 juta.

“Untuk itu, kami mendorong agar pemerintah daerah juga coba berakselerasi agar penataan program ke depan bisa maksimal, penyebarannya bisa merata. Jangan sampai ada kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran ini berdampak kepada buruknya infrastruktur yang ada di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.

 

(Sup)

Ikuti Kami :

BERITA LAINNYA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *