Situasi di Desa Sumberjaya Memanas, Pengambilan Barang Milik Warga Tertunda

KABUPATEN BEKASI, TRIMSATINEWS – Tim kuasa hukum Tinah Sumarnih, warga Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, mengeluhkan tidak adanya respons dari pihak pemerintah desa saat hendak mengambil sejumlah barang milik Kliennya yang telah disita selama tiga bulan terakhir.

Menurut keterangan dari salah satu anggota tim kuasa hukum, Cantika, pihaknya telah berkoordinasi sebelumnya dan menyepakati jadwal pengambilan barang pada Jumat (7/11/2025) pukul 13.00 WIB, namun saat tiba di lokasi, tidak ada Pejabat (Pj) Kepala Desa maupun perangkat desa yang dapat ditemui.

“Tim kami datang sesuai kesepakatan untuk mengambil barang-barang milik Bu Tinah, tapi di desa tidak ada Pj Kepala Desa maupun perangkat yang bisa kami temui,” jelas Cantika, Sabtu (8/11/2025).

Sekitar pukul 15.30 WIB, salah satu perangkat desa bernama Mukti akhirnya menemui tim kuasa hukum dan menyampaikan bahwa barang-barang tersebut tidak dapat dibawa keluar dari kantor desa. Tak lama setelah itu, situasi di sekitar lokasi mulai ramai.

“Tidak lama kemudian datang sekelompok warga yang diduga mendapat provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka menghalangi proses pengambilan barang,” ujarnya.

Cantika menambahkan, kondisi sempat memanas hingga malam hari karena warga terus berkumpul di area desa, sehingga proses pengambilan barang milik kliennya belum dapat dilakukan.

“Pj Kepala Desa pun tidak bisa dihubungi dan tidak menemui kami hingga larut malam,” tambahnya.

Terkait situasi tersebut, tim kuasa hukum berencana melaporkan Pj Kepala Desa Sumberjaya, Ike Rahmawati, S.E., M.Si., ke Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan pelayanan publik yang tidak optimal.

“Kami akan menyampaikan laporan resmi ke Ombudsman, karena kami menilai pelayanan publik di Desa Sumberjaya sangat buruk. Klien kami adalah warga Sumberjaya yang seharusnya dilayani dengan baik,” tegas Cantika.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan bahwa laporan terhadap oknum aparat kepolisian berpangkat Aipda yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang telah diproses, dan hasilnya akan segera disampaikan ke publik.