Bekasi Utara Darurat Sampah, Rizki Topananda Desak Pemkot Tambah Armada

KOTA BEKASI, TRIMSATINEWS – Kondisi pengelolaan sampah di Kecamatan Bekasi Utara kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda, menyebut wilayah tersebut saat ini berada dalam kondisi darurat Tempat Pembuangan Sampah (TPS) akibat minimnya fasilitas dan lambatnya pengangkutan.

Pernyataan itu disampaikan Rizki usai menyerap aspirasi warga dalam kegiatan Reses II Tahun Anggaran 2026 di Kelurahan Harapan Jaya, Jumat (10/7/2026). Menurutnya, persoalan sampah di Bekasi Utara tidak lagi bisa dianggap masalah rutin.

“Bekasi Utara ini darurat TPS. Kita masih sangat kekurangan dan penanganannya tergolong lambat. Alasan klasiknya selalu soal keterbatasan kendaraan. Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan hal itu karena TPA kita juga semakin menumpuk,” ujar Rizki.

Keterbatasan Armada Picu Penumpukan

Lebih lanjut, Rizki menyebut keterbatasan armada pengangkut menjadi penyebab utama lambatnya distribusi sampah dari TPS menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Akibatnya, tumpukan sampah semakin sulit dikendalikan dan berpotensi memicu persoalan lingkungan yang lebih besar.

Dampak Sosial: Usaha Loakan Ganggu Warga

Rizki juga mengungkapkan persoalan sampah mulai memunculkan dampak sosial. Salah satunya terjadi di Kelurahan Harapan Jaya, di mana aktivitas usaha barang bekas atau loakan dinilai mengganggu kenyamanan warga.

“Di lingkungan Harapan Jaya sampai ada warga yang membuka usaha loakan, namun aktivitasnya justru mengganggu warga sekitar. Imbasnya bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga keamanan dan potensi pencemaran lingkungan,” katanya.

Desak Pemkot Evaluasi dan Tambah Armada

Politisi tersebut meminta Pemerintah Kota Bekasi segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola persampahan, terutama di Bekasi Utara.

Penambahan armada pengangkut serta pemerataan fasilitas TPS dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

“Pemkot harus hadir dengan solusi yang konkret. Jangan sampai keterbatasan armada terus dijadikan alasan atas buruknya tata kelola sampah di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Tanpa langkah nyata dari pemerintah, persoalan sampah dikhawatirkan akan semakin memperburuk kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan potensi konflik di kawasan permukiman padat penduduk. (Sup)