Pemkab Bekasi Dukung Sukses Sensus Ekonomi 2026, BPS RI Perkuat Sinergi Lintas Kementerian

KABUPATEN BEKASI, TRIMSATINEWS– Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Dukungan tersebut sejalan dengan penguatan kolaborasi antara BPS RI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perindustrian dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Komitmen itu mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) bertajuk “Kolaborasi Strategis Sensus Ekonomi 2026, Fondasi Daya Saing Industri Masa Depan” di Nuanza Hotel & Convention, Cikarang Selatan, Selasa (21/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, serta Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja bersama jajaran kepala perangkat daerah Kabupaten Bekasi.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

“Sensus Ekonomi 2026 adalah milik kita bersama. Ini bukan milik pemerintah, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Data yang lengkap dan akurat akan menjadi landasan keputusan yang tepat untuk masa depan Indonesia dan masa depan perusahaan yang lebih baik,” ujarnya.

Amalia menjelaskan, pendataan berlangsung mulai Juni hingga 31 Agustus 2026. BPS menargetkan seluruh pelaku usaha dapat terdata secara menyeluruh sehingga potensi ekonomi, khususnya sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar perekonomian nasional, dapat tergambarkan secara utuh. Ia juga memastikan kerahasiaan data perusahaan terjamin melalui sistem keamanan berlapis yang didukung BSSN, Peruri, dan PT Telkom Indonesia serta tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menilai data statistik yang akurat menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan berbasis bukti (evidence based policy). Menurutnya, hasil pendataan BPS selama ini menjadi rujukan dalam penetapan kebutuhan hidup layak, pengembangan pelatihan vokasi, hingga penyusunan informasi pasar kerja.

Pemerintah, lanjut Yassierli, tahun ini menambah anggaran Rp1,7 triliun untuk pelatihan vokasi bagi 300 ribu peserta dan meningkatkan kuota pemagangan menjadi 150 ribu orang. Dengan data yang semakin lengkap melalui Sensus Ekonomi 2026, program pelatihan dan pemagangan dapat disesuaikan secara lebih spesifik dengan kebutuhan dunia industri sehingga mampu meningkatkan daya saing industri sekaligus kesejahteraan pekerja.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai potensi usaha di daerah. Sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia, Kabupaten Bekasi membutuhkan data yang valid guna mendukung perencanaan pembangunan, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Sebelumnya, Plt Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja bersama Kepala BPS Kabupaten Bekasi Krido Saptono telah mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bekasi di Kantor Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (21/7/2026). Asep menegaskan sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar dan akurat kepada petugas sensus agar hasil pendataan dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kabupaten Bekasi maupun Indonesia.