Gibran Jatuh karena Syarat, Penggantinya Jangan Lolos Tanpa Syarat

Penulis : redaksi
trimsatinews.com/ foto Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, Sartika Kasri
trimsatinews.com/ foto Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, Sartika Kasri

JAKARTA, TRIMSATINEWS – Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden memunculkan spekulasi tentang penggantinya. Sejumlah nama beredar, antara lain Puan Maharani, Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, Pramono Anung, Agus Harimurti Yudhoyono, Sugiono, dan Teddy Indra Wijaya. Namun, persoalan yang lebih mendasar bukanlah siapa yang akan dipilih, melainkan apakah para calon memenuhi syarat konstitusional dan melalui mekanisme apa jabatan itu diisi.

Ironisnya, krisis ini justru berawal dari sengketa syarat jabatan, yakni keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran saat pencalonan. Peristiwa ini menegaskan bahwa syarat jabatan bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, pengisian jabatan yang ditinggalkannya tidak boleh mengulangi kelonggaran yang sama.

Secara konstitusional, mekanisme pengisiannya sudah tersedia. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR wajib melaksanakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. UU MD3 kemudian mensyaratkan agar kedua calon diajukan beserta kelengkapan persyaratannya. Dengan demikian, MPR tidak sekadar mengesahkan usulan Presiden, tetapi berwenang memverifikasi kelayakan hukum setiap calon.

Persoalannya, undang-undang tidak menyebutkan secara tegas syarat mana yang harus diverifikasi. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 mendelegasikan pengaturan syarat calon kepada undang-undang, dan rumusan yang lengkap hanya terdapat dalam Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, antara lain berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan hasil pemilihan, berpendidikan paling rendah SMA sederajat, serta tidak pernah dipidana karena tindak pidana yang diancam penjara lima tahun atau lebih. Namun, ketentuan tersebut dirumuskan untuk pencalonan dalam pemilu. Pasal 51 ayat (5) UU MD3 secara tegas mewajibkan calon pengganti memenuhi syarat undang-undang pemilu apabila jabatan presiden dan wakil presiden kosong bersamaan. Sebaliknya, Pasal 46 yang mengatur kekosongan jabatan wakil presiden saja, hanya menyebut kelengkapan persyaratan tanpa rujukan serupa. Ketiadaan rujukan inilah yang menimbulkan kekaburan norma, yakni ketidakjelasan apakah wakil presiden pengganti tetap terikat syarat dalam UU Pemilu.

Kekaburan tersebut semestinya diatasi dengan menafsirkan bahwa Pasal 169 UU Pemilu berlaku secara mutatis mutandis atau dengan penyesuaian seperlunya. Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 mendelegasikan syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, bukan sekadar syarat untuk mengikuti pemilu. UU MD3 pun menjadikan undang-undang pemilu sebagai ukuran ketika MPR memilih presiden dan wakil presiden dalam hal keduanya kosong bersamaan, sehingga ukuran yang sama layak diterapkan secara analogis. Lagi pula, wakil presiden pengganti memegang jabatan dan kewenangan yang sama, bahkan dapat naik menjadi presiden. Tidak logis apabila syarat baginya lebih longgar daripada syarat bagi wakil presiden hasil pemilu, apalagi jika syarat pendidikan yang menjadi akar persoalan saat ini, justru luput dari verifikasi.

Apabila ukuran tersebut diterapkan, sebagian besar nama yang beredar memenuhi syarat. Agus Harimurti Yudhoyono dan Sugiono, yang kini menjabat menteri koordinator, relatif tidak menghadapi kendala hukum. Pramono Anung juga memenuhi syarat, meskipun keterpilihannya akan menimbulkan kekosongan jabatan Gubernur DKI Jakarta. Persoalan muncul pada Teddy Indra Wijaya. Lahir pada 14 April 1989, ia kini berusia 37 tahun dan belum pernah menduduki jabatan hasil pemilihan. Dengan tafsir tersebut ia tidak memenuhi Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Jika berstatus sebagai perwira TNI aktif,ia juga harus keluar dari dinas militer terlebih dahulu sesuai UU TNI. Sebaliknya, jika Pasal 169 dianggap tidak berlaku, calon yang semestinya tidak memenuhi syarat justru dapat dinyatakan sah.

Persoalan kedua adalah konflik kepentingan. Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad merupakan anggota DPR sekaligus anggota MPR, sehingga mereka akan turut memberikan suara dalam pemilihan yang menentukan diri mereka sendiri. Posisi Ahmad Muzani lebih problematis. Sebagai Ketua MPR, ia memimpin sidang sekaligus verifikasi syarat calon, termasuk syarat dirinya sendiri. Keadaan ini bertentangan dengan semangat asas nemo judex in causa sua, yakni tidak seorang pun boleh menilai perkaranya sendiri. Undang-undang memang tidak mewajibkannya mundur, tetapi justru karena itu kepatutan jabatan menuntut calon dari unsur MPR menyerahkan pimpinan sidang dan tidak menggunakan hak suaranya.

Ketiga, kewenangan Presiden untuk mengusulkan calon memang luas, tetapi tidak tanpa batas. Kedua nama yang diajukan harus merupakan pilihan yang sesungguhnya, bukan satu calon utama yang disertai calon pelengkap. Pilihan semu hanya akan mengubah mekanisme konstitusional menjadi penunjukan terselubung.

Oleh karena itu, setidaknya ada tiga langkah yang perlu ditempuh. Pertama, MPR menegaskan dalam tata tertibnya bahwa Pasal 169 UU Pemilu berlaku bagi calon wakil presiden pengganti. Kedua, verifikasi dokumen calon, termasuk ijazah, dilakukan secara terbuka. Ketiga, calon dari unsur MPR mundur dari pimpinan sidang dan tidak memberikan suara. Dalam jangka panjang, pembentuk undang-undang perlu mengatur pengisian kekosongan jabatan wakil presiden secara rinci, baik melalui revisi UU MD3 maupun undang-undang tentang lembaga kepresidenan.

Negara ini telah menanggung akibat yang mahal ketika syarat jabatan diperlakukan sebagai formalitas. Kesalahan yang sama tidak boleh terulang, terlebih di ruang sidang MPR yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi.

 

(Sup)

Ikuti Kami :
Posted in

BERITA LAINNYA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *