JAKARTA, TRIMSATINEWS – Lanskap politik Indonesia kadang mempunyai cara yang unik untuk menguji kedewasaan demokrasinya. Ketika sebuah jabatan kosong, nama-nama mulai beredar. Para elite menghitung dukungan dan partai membaca peluang mendorong figur kader partai untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri.
Lalu disaat yang bersamaan, masyarakat disuguhi pertanyaan klasik. Siapa yang pantas menjadi orang nomor dua di Republik ini? Apakah yang layak kader partai politik? Atau justru terdapat sosok yang sangat qualified tanpa harus tawaf meminta rekomendasi dari partai politik?
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis, 12 November 2026. Ini membuka babak baru dalam percakapan politik nasional.
Setelah surat pengunduran dirinya disampaikan kepada pimpinan MPR, perhatian publik beralih pada mekanisme konstitusional dan siapa yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon pengganti dan sosok yang akan mendampinginya hingga 2029.
Peristiwa ini tidak seharusnya hanya dibaca sebagai pergantian orang dalam pemerintahan dan kekuasaan. Tapi terdapat persoalan yang mendasar. Apa itu? Adalah soal bagaimana Indonesia menentukan standar kepemimpinan untuk jabatan RI 2 di Republik ini.
Lebih jauh, pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, maka MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua nama yang diusulkan Presiden. Dengan kata lain, dua tersebut diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ringkasnya seperti ini, proses penggantian bukan pemilihan langsung oleh rakyat, bukan pula penunjukan sepihak partai politik. Presiden mempunyai kewenangan mengajukan dua calon, sedangkan MPR memilih salah satunya melalui mekanisme konstitusional.
Hukumonline dan Kompas telah mengulas mekanisme tersebut dalam pemberitaan mengenai pengunduran diri Gibran. Persoalannya kemudian, bukan semata-mata siapa yang memiliki dukungan politik terbesar, melainkan soal siapa yang mempunyai rekam perjalanan dan perspektif kepemimpinan yang relevan dengan kebutuhan pemerintahan saat ini untuk menjawab dinamika kebangsaan, kemanusiaan, dan kewargaan.
Melalui tulisan ini, penulis melihat secara terang bahwa terdapat figur yang qualified untuk mengisi kekosongan tersebut. Mungkin, nama ini tidak berada dalam area partai politik sebagai kader. Dengan kata lain, ia dikenal sebagai birokrat, ulama, intelektual, dan negarawan. Sosok itu adalah Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar.
Nama ini menarik bukan karena ia sedang menjabat Menteri Agama, apalagi karena memiliki identitas sebagai ulama. Ada perjalanan panjang yang membuatnya mempunyai karakter berbeda dibandingkan sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama yang selama ini berada dalam gelanggang politik nasional.
Nasaruddin Umar bukan produk utama mesin partai. Ia tidak membangun karier melalui perebutan kursi legislatif, kepemimpinan fraksi maupun kontestasi elektoral. Jalur pengabdiannya lebih banyak bergerak melalui dunia pendidikan, birokrasi pemerintahan, institusi keagamaan, dan organisasi sosial.
Lahir di Ujung, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 23 Juni 1959, Nasaruddin menempuh perjalanan akademik hingga menjadi Guru Besar Ilmu Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia pernah menjalani kegiatan akademik dan penelitian di sejumlah perguruan tinggi internasional, termasuk McGill University, Leiden University, dan Paris University.
Dalam perjalanan birokrasi, ia pernah menjadi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Wakil Menteri Agama periode 2011–2014, dan sejak 21 Oktober 2024 dipercaya sebagai Menteri Agama oleh Presiden Prabowo Subianto.
Di luar pemerintahan, ia menjabat Imam Besar Masjid Istiqlal sejak 2016. Rekam perjalanan ini memperlihatkan pertemuan tiga dimensi yang tidak selalu mudah disatukan. Ketiga dimensi itu adalah universitas, birokrasi negara, dan kehidupan sosial-keagamaan.
Kombinasi tersebut menjadi pintu masuk untuk membaca Nasaruddin Umar dalam konteks kebutuhan sebagai Wakil Presiden sekaligus menjawab tantangan yang tengah dihadapi oleh bangsa ini.
Ia mempunyai pengalaman administrasi pemerintahan tanpa cacat etika, tradisi intelektual yang brilian, lalu juga soal hubungan dengan berbagai kelompok keagamaan yang sangat meneduhkan. Ketiganya merupakan modal yang dapat diperhitungkan (baca: kalkulasi dukungan) ketika Indonesia menghadapi persoalan lintas sektor.
Tentunya, pengalaman memimpin Kementerian Agama tidak otomatis menjamin keberhasilan mengelola agenda nasional. Persoalan ekonomi makro, pertahanan, diplomasi, dan pembangunan industri membutuhkan pengalaman serta pemahaman tersendiri.
Apabila kita throwing back, rekam jejak Nasaruddin Umar memberikan dasar yang dapat diuji lebih jauh, lebih dalam, dan lebih dialogis melalui gagasan serta kemampuannya mengoordinasikan suatu kebijakan.
Menariknya, ketika nama Nasaruddin diperbincangkan, kita tidak bisa melepaskannya dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Mengapa demikian? Karena ia lahir dan tumbuh dalam tradisi pesantren dan Nahdlatul Ulama sejak belia.
Nahdlatul Ulama (NU) yang lahir pada 1926 merupakan organisasi yang bukan hanya memiliki jaringan pesantren dan jamaah yang luas. Lebih jauh, organisasi tersebut telah melahirkan banyak eksponen intelektual dan juga tokoh dalam pemerintahan, parlemen, pendidikan, gerakan masyarakat sipil, dan penggerak perubahan dunia.
NU mempunyai banyak figur dengan karakter kepemimpinan yang berbeda. Karena itu, membicarakan Nasaruddin Umar juga perlu dilakukan dengan melihat sejumlah tokoh lain yang memiliki rekam pengabdian di lingkungan organisasi tersebut.
Sebut saja KH Ma’ruf Amin. Ia merupakan salah satu figur NU yang pernah mencapai jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019–2024 bersama Presiden Joko Widodo. Sebelum masuk ke pemerintahan, Ma’ruf Amin memiliki perjalanan panjang sebagai ulama, pengurus PBNU, Rais Aam PBNU periode 2015–2020, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia periode 2015–2020.
Ma’ruf Amin mempunyai pengalaman yang mempertemukan otoritas keagamaan dengan politik kenegaraan. Ia juga pernah terlibat dalam pembahasan ekonomi syariah dan kebijakan keagamaan. Dalam konteks politik Indonesia, pengalamannya menunjukkan bagaimana tradisi kepemimpinan ulama dapat masuk ke dalam struktur pemerintahan tertinggi.
Kita telaah lebih jauh, apabila Ma’ruf Amin dikenal melalui pengalaman panjang di institusi keulamaan dan kemudian menjadi Wakil Presiden, Nasaruddin Umar memiliki lintasan yang agak berbeda.
Nasaruddin Umar membawa pengalaman akademik yang kuat. Ia pernah menduduki posisi teknis dan struktural di Kementerian Agama, lalu kini memimpin kementerian tersebut. Perbedaannya bukan soal siapa lebih unggul, tapi soal karakter pengalaman yang membentuk keduanya.
Ada pula KH Said Aqil Siroj, mantan Ketua Umum PBNU dua periode 2010–2021. Said Aqil dikenal melalui pendidikan pesantren, studi keislaman di Arab Saudi, dan kepemimpinannya dalam organisasi NU. Selama masa kepemimpinannya, NU memperluas sejumlah institusi pendidikan tinggi dan memperkuat peran organisasi dalam isu kebangsaan dan hubungan internasional.
Said Aqil mempunyai modal kepemimpinan organisasi yang kuat. Ia memahami bagaimana organisasi besar dikelola dengan rapi, lalu kemudian soal bagaimana tradisi pesantren dipertahankan, dan juga bagaimana NU berinteraksi dengan dinamika sosial-politik. Sementara itu, Nasaruddin Umar memiliki pengalaman yang lebih langsung dalam birokrasi kementerian dan administrasi pemerintahan pusat.
Perbandingan keduanya memperlihatkan dua jalur pengabdian yang berbeda. Yang satu (baca: Said Aqil) banyak dibentuk oleh kepemimpinan organisasi dan tradisi pesantren, sedangkan yang lain (baca: Nasaruddin Umar) mempunyai pengalaman panjang dalam pertemuan dunia akademik, birokrasi, dan institusi keagamaan.
Figur lainnya yang tidak bisa dilewatkan ialah A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang lahir dari lingkungan politik warga Nahdliyin pada era Reformasi.
Kariernya dimulai melalui aktivisme mahasiswa (baca: PMII) dan pergerakan politik. Ia pernah menjabat Ketua Umum PB PMII periode 1994–1997, Wakil Ketua DPR, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009–2014, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
Muhaimin Iskandar mempunyai pengalaman politik elektoral dan organisasi partai yang panjang. Ia juga pernah menjadi calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024 mendampingi Anies Baswedan. Pengalaman tersebut memberinya pemahaman mengenai negosiasi politik, konsolidasi kekuatan parlemen, dan dinamika koalisi pemerintahan (baca: kalkulasi politik).
Dalam hal ini, jalur Muhaimin Iskandar jelas sangat berbeda dengan Nasaruddin Umar. Jika Muhaimin Iskandar dibentuk oleh pergerakan mahasiswa, partai politik, parlemen, dan kontestasi elektoral. Sementara, Nasaruddin Umar, kendati terbentuk di PMII juga, namun lebih banyak tumbuh melalui pendidikan tinggi, birokrasi, serta pengabdian keagamaan.
Keduanya memperlihatkan bahwa lingkungan NU mempunyai beragam sumber kepemimpinan. Ada yang tumbuh menjadi politisi, ada yang memimpin organisasi, dan ada pula yang bergerak melalui dunia akademik serta pemerintahan.
Kita juga perlu melihat KH Miftachul Akhyar dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Keduanya memegang posisi penting dalam struktur PBNU periode 2026–2031. Miftachul Akhyar ditetapkan sebagai Rais Aam, sementara Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU melalui Muktamar ke-35 pada tanggal 31 Agustus 2026.
Keduanya mempunyai legitimasi organisasi yang berbeda dari Nasaruddin Umar. Miftachul Akhyar merupakan figur kepemimpinan keulamaan melalui Syuriyah, sedangkan Gus Kikin dikenal melalui pengabdian pesantren dan kepemimpinan organisasi. Nasaruddin Umar sendiri tercatat sebagai Rais Syuriyah PBNU.
Fakta tersebut memperlihatkan bahwa Nasaruddin Umar bukan orang yang berada di luar lingkungan NU. Ia mempunyai pengalaman organisasi dan relasi kelembagaan di dalamnya.
Lebih dipertegas, bahwa jabatan Rais Syuriyah juga tidak otomatis berarti NU secara institusional mendukung pencalonannya sebagai Wakil Presiden. Aspirasi organisasi dan keputusan politik kenegaraan merupakan dua hal berbeda yang harus ditempatkan secara proporsional.
Dari sejumlah figur tersebut, posisi Nasaruddin Umar memiliki karakter tersendiri. Ia bukan semata-mata representasi kepemimpinan pesantren, bukan pula politisi yang mengandalkan kekuatan partai. Pengalamannya mempertemukan tradisi keilmuan Islam dengan praktik birokrasi pemerintahan.
Di sinilah pembicaraan mengenai Nasaruddin Umar menjadi menarik. Bahwa kemudian, Indonesia sedang menghadapi masa ketika persoalan publik tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan politik praktis.
Negara membutuhkan kemampuan membaca perubahan sosial, mengelola keberagaman, memahami perkembangan teknologi, dan merumuskan kebijakan yang memiliki orientasi jangka panjang. Dan atribusi tersebut melekat kuat pada Nasaruddin Umar.
Kita memasuki era yang dimana kecerdasan buatan akan mengubah pasar kerja, ketimpangan ekonomi berpotensi semakin kompleks, perubahan iklim mengancam kawasan kepulauan, dan persaingan geopolitik memengaruhi arah ekonomi nasional. Pada saat yang sama, persoalan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan kualitas demokrasi tetap membutuhkan perhatian serius.
Wakil Presiden dalam situasi seperti ini semestinya tidak hanya menjadi pendamping Presiden dalam acara kenegaraan atau menjadi pelengkap apabila Presiden sedang tugas kenegaraan ke luar negeri. Ia harus mempunyai kemampuan membangun koordinasi, membaca persoalan lintas kementerian, dan memastikan agenda pembangunan berjalan dengan orientasi yang jelas.
Nasaruddin Umar memiliki sejumlah pengalaman yang dapat menjadi bekal untuk memasuki ruang tersebut (baca: orang nomor 2 di Indonesia). Latar belakang akademiknya dapat memberi perspektif intelektual, pengalaman birokrasi menyediakan pemahaman mengenai administrasi negara. Dan tentunya, soal pengabdiannya di lingkungan keagamaan memperluas komunikasi sosial-kemasyarakatan.
Ada satu hal yang tidak boleh luput dan patut dijadikan bahan reflektif. Bahwa kemudian, Indonesia tidak membutuhkan Wakil Presiden yang hanya membawa identitas keagamaan. Lebih jauh, adalah Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu memastikan konstitusi menjadi dasar perlakuan terhadap semua warga negara tanp timbang pilih.
Pengalaman Nasaruddin Umar sebagai Imam Besar Istiqlal dan Menteri Agama dapat menjadi modal dalam membangun dialog antarumat beragama. Tetapi keberhasilannya harus diukur dari kebijakan nyata, termasuk perlindungan kelompok minoritas, penyelesaian persoalan rumah ibadah, dan jaminan kebebasan berkeyakinan.
Hal lain yang patut diperhitungkan adalah representasi Indonesia bagian tengah dan timur. Nasaruddin Umar berasal dari Sulawesi Selatan, sebuah wilayah yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah kebangsaan.
Pada perhelatan menjelang Pemilu 2024 kemarin, Nasaruddin Umar pernah mendapatkan dukungan yang sangat besar dari masyarakat agar dipertimbangkan sebagai Calon Wakil Presiden kala itu. Karena, ia dikenal dengan sepak terjang yang begitu baik tanpa cacat moral dan etika.
Lainnya, Tribun Timur juga pernah mengangkat gagasan mengenai tokoh NU sebagai calon Wakil Presiden yang dapat mewakili Indonesia bagian tengah dan timur. Sosok itu, tak lain dan tak bukan, Nasaruddin Umar. Pemberitaan itu menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai representasi geografis sudah muncul sebelum dinamika politik November 2026.
Tentunya, asal-usul seseorang tidak otomatis menjadikannya wakil kepentingan seluruh wilayah. Representasi harus dibuktikan melalui kebijakan. Masyarakat Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara membutuhkan lebih figur yang berasal dari kawasan timur.
Dengan kata lain, mereka membutuhkan kebijakan yang menjawab persoalan transportasi antarpulau, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengelolaan sumber daya alam dan ketimpangan ekonomi. Termasuk soal kemanusiaa.
Apabila perspektif tersebut dapat dibawa ke pusat pemerintahan, maka kemudian keberadaan figur dari Indonesia Timur akan memiliki makna yang lebih konkret daripada dijadikan sebagai simbol geografis saja.
Ada pula satu pertimbangan yang sering luput dalam perdebatan politik. Bahwa, kebutuhan untuk menghadirkan keseimbangan dalam pemerintahan adalah bagian penting di tengah situasi yang tidak pasti.
Presiden Prabowo memerlukan mitra yang mampu bekerja dalam kerangka konstitusi, bukan semata-mata figur yang memperkuat konfigurasi politik pendukungnya. Hubungan kerja Presiden dan Wakil Presiden harus dibangun atas pembagian tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang sehat, dan kesediaan menjalankan agenda negara.
Di sinilah pengalaman Nasaruddin Umar dapat menjadi bahan pertimbangan strategis. Ia pernah bekerja dalam birokrasi pemerintahan yang memiliki struktur, prosedur, dan kepentingan kelembagaan yang kompleks.
Satu hal yang perlu dicatat, adalah bahwa kemampuan mengelola hubungan politik tingkat nasional tetap harus dibuktikan melalui pengalaman dan gagasan yang lebih luas, serta menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Stressing point dalam tulisan ini adalah bahwa membandingkan Nasaruddin Umar dengan tokoh-tokoh NU lainnya tidak perlu berujung pada perlombaan siapa yang paling pantas dan siapa yang paling unggul.
Ma’ruf Amin mempunyai pengalaman sebagai Wakil Presiden dan pemimpin ulama. Said Aqil Siroj memiliki rekam kepemimpinan organisasi yang panjang. Muhaimin Iskandar menguasai pengalaman politik elektoral, parlemen, dan partai.
Lainnya, Miftachul Akhyar serta Gus Kikin mempunyai legitimasi kepemimpinan dalam struktur NU terbaru. Sementara itu, Nasaruddin membawa kombinasi pengalaman akademik, birokrasi, dan keagamaan yang membuat profilnya memiliki dimensi berbeda.
Perbedaan tersebut penting karena Indonesia tidak kekurangan tokoh, dan inilah keniscayaan atas perbedaan. Yang perlu dicari ialah kesesuaian antara kebutuhan pemerintahan dengan karakter pengalaman seseorang yang menjadi penopang strategis bagi Presiden Prabowo Subianto.
Jika ukuran yang digunakan adalah pengalaman memimpin partai dan mengonsolidasikan dukungan parlemen, Muhaimin memiliki rekam perjalanan yang jelas. Lalu kemudian, Jika ukurannya kepemimpinan organisasi NU, Said Aqil, Miftachul Akhyar, dan Gus Kikin mempunyai pengalaman masing-masing.
Lainnya, Jika yang diperhatikan adalah pengalaman langsung menduduki jabatan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin memiliki catatan pemerintahan yang tidak (baca: belum) dimiliki Nasaruddin Umar.
Satu hal yang menjadi turning point adalah apabila pembahasan diarahkan pada pertemuan pengalaman akademik, birokrasi kementerian, kepemimpinan keagamaan, dan perspektif Indonesia Timur, maka Nasaruddin Umar menghadirkan kombinasi yang layak ditelaah dan dipertimbangkan sebagai usulan secara serius.
Tentunya, ia juga harus menjawab sejumlah pekerjaan rumah. Soal bagaimana gagasan akademiknya diterjemahkan menjadi kebijakan ekonomi dan pembangunan? Bagaimana ia mengelola koordinasi lintas kementerian?
Lalu kemudian, soal bagaimana dan apa pandangannya mengenai reformasi birokrasi, demokrasi, pemberantasan korupsi, dan perlindungan lingkungan? Seberapa jauh ia mampu menjalankan fungsi konstitusional Wakil Presiden tanpa terjebak dalam politik kosmetik yang kerap ditonjolkan di ruang publik?
Pertanyaan tersebut bukan untuk mengecilkan rekam pengabdiannya. Justru itulah cara yang sehat untuk menilai calon pemimpin negara. Dan juga sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Pergantian Gibran semestinya tidak menjadi kesempatan bagi elite untuk melotere dan membagi ulang ruang kekuasaan. Momentum ini dapat menjadi kesempatan memperbaiki standar kepemimpinan nasional.
Dengan melalui pengalaman, integritas, kapasitas, dan orientasi pengabdian menjadi keharusan untuk memperoleh kans yang lebih besar daripada popularitas atau kedekatan keluarga dengan circle of power.
Nasaruddin Umar mempunyai perjalanan yang patut diperhitungkan dan diusulkan dalam perbincangan tersebut. Ia bukan figur yang tiba-tiba muncul karena ada kursi kosong. Namanya telah dibicarakan dalam aspirasi politik masyarakat sejak 2023. Ia mempunyai pengalaman panjang di pemerintahan dan memiliki hubungan kelembagaan dengan Nahdlatul Ulama.
Terlepas dari itu semua, keputusan akhir bukan berada di tangan organisasi keagamaan ataupun kelompok masyarakat yang mengusulkan namanya. Otoritas tersebut secara konstitusional, dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto dalam mengajukan dua calon, lalu kemudian MPR menjalankan mandat konstitusional juga untuk memilih pengganti Wakil Presiden.
Dengan begitu, pertanyaan paling relevan adalah bukan soal apakah Nasaruddin Umar harus dipilih karena berasal dari NU. Lebih penting adalah soal apakah pengalaman dan gagasannya mampu menjawab kebutuhan Indonesia pada masa mendatang, apabila ia menaiki tahta kekuasaan sebagai Wakil Presiden.
NU telah melahirkan banyak pemimpin dengan karakter dan jalur pengabdian yang beragam. Kehadiran Nasaruddin Umar dalam percakapan ini memperluas pilihan perspektif, terutama ketika Indonesia memerlukan figur yang memahami dunia akademik, birokrasi, dan keragaman sosial-keagamaan.
Kursi Wakil Presiden tidak semestinya menjadi hadiah bagi keberhasilan seseorang membangun jaringan kekuasaan. Jabatan itu merupakan amanah konstitusional yang menuntut kemampuan bekerja, melayani dan melindungi seluruh rakyat.
Satu hal yang patut kita syukuri sebagai WNI (meski menjadi WNI merupakan ibadah terlama kita di dunia), bahwa Indonesia tidak sedang kekurangan orang pantas menjadi pemimpin. Yang perlu dipastikan adalah apakah mereka mempunyai gagasan untuk membawa negara melewati persoalan hari ini dan tantangan yang belum sepenuhnya kita mengetahui jawabannya.
(Sup)